Jakarta Sinarberita.id Ketua Umum (Ketum) LSM Caraka Nusantara, Rudianto Simajuntak mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) dalam memproses/menangani secara hukum kasus kasus korupsi yang terjadi di wilayah Jakarta Barat pada Rabu 29/05/2024.
Hal ini dikatakan oleh Rudianto Simanjuntak kepada Dialog, Senin(27/5/24) di Jakarta. Dikatakannya, pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
“Namun hal tersebut seakan dibaikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar-red) sebagai insitusi penegakan hukum yang juga berwenangan dalam menangani maupun mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang ‘menggarong” uang rakyat mengingat uang proyek dari ABPD tersebut bersumber dari pajak rakyat,” kata Rudianto Simajuntak
Masih menurut Ketua LSM Cakra Nusantara ini, pihaknya sudah melaporkan secara tertulis dugaan terjadinya kasus korupsi atas pelaksanaan proyek yang dibiaya dari APBD Provinsi DKI Jakarta, melalui indikasi mark up (pengglembungan harga) proyek.
Laporan tersebut diantaranya yang dilaporkan ke Kejari Jakbar, dugaan mark up nilai U Dicth Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas di Kelurahan Krendang (Pekerjaan Jalan dan Saluran) dengan anggaran Rp. 2.987.640.000,yang pelaksana proyeknya adalah PT. Nikita Sasi Jaya Alamat Jln. Jend Basuki Rahmat No. 8E Lt. 2 Balimester, Jatinegara Jakarta Timur. Dana proyek bersumber dari APBD DKI Jakarta Tahun 2022.
“Dimana, nilai satuan U Ditch yang termaktub dalam proyek,lebih mahal dari nilai U Ditch di pasaran,” kata Rudianto seraya menambahkan, atas dugaan mark up tersebut kita sudah laporkan secara tertulis dan resmi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Maret 2024 di PTSP Kantor Kejati Jakbar.Laporan diterima oleh Syese,tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.”(Red)
